Senin, 03 November 2008

Mobil Rp 1,4 M dari Pemprov untuk Presiden




Pemimpin di daerah ini benar-benar tidak memiliki rasa lagi. Di tengah kesulitan sebagian besar warganya yang berjuang dalam kemiskinan pemerintah provinsi justru mengusulkan pembelian mobil dinas khusus untuk keperluan Presiden RI. Sudah tidak adakah lagi hal penting mendasar yang bisa dibiayai dengan dana sebesar itu sehingga pemerintah provinsi harus beli mobil untuk presiden? Dan benarkah presiden butuh mobil dinas di Makassar?
Usulan pembelian mobil dinas untuk presiden itu diajukan Pemerintah Provinsi Sulsel melalui biro perlengkapan dalam APBD Perubahan 2008 yang dibahas di DPRD Sulsel, Senin (3/11). Mobil yang akan dibeli jenis Toyota Crown yang harganya ditaksir sekitar Rp 1,4 miliar.
Alasan yang dikemukakan Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Sulsel, Tau Toto Tanaranggina karena selama ini bila pemimpin negara berkunjung daerah, mobil dinasnya juga dibawa serta. Jadi mobil itu akan menjadi cadangan jika mobil dinas yang dibawa tiba-tiba rusak.
Selain untuk presiden, pemprov juga mengusulkan pengadaan mobil dinas jenis sedan Mercedes Benz (Mercy) untuk Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem. Pdahal saat ini sudah ada mobil dinas jenis mercy untuk sang ketua.
Entah ada motif apa di balik rencana pengadaan mobil dinas untuk cadangan jika sewaktu-waktu mobil dinas presiden yang dibawa dalam setiap kunjungannya mengalami kerusakan.
Banyak kalangan yang menilai pembelian itu hanya membuang-buang anggaran saja yang sesungguhnya jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang bisa mendukung aktivitas warga.
Atau coba tengok janji pemerintahan yang baru ini menjelang Pilkada dulu. Sudahkah semuanya terpenuhi? Tengoklah berapa banyak anak yang tidak bisa sekolah lantaran tidak memiliki uang? Kenapa bukan mereka yang diurusi?
Ribut-ribut mengenai pembelian mobil bagi pejabat pemerintah di Sulsel ini bukan hal baru. Beberapa waktu lalu, juga pernah ada usulan pengadaan mobil kijang innova untuk anggota dewan. Untungnya, rencana tersebut gagal terwujud karena menuai protes dari sejumlah elemen masyarakat.
Yang tak kalah menariknya adalah ide pengadaan mobil dinas baru untuk Ketua DPRD Sulsel. Bukankah mobil yang ada sekarang masih sangat laik digunakan? Rasanya terlalu berlebihan jika mobil mewah itu sudah harus diganti. Apalagi ini menggunakan uang rakyat.
Keinginan biro perlengkapan itu sangat bertolak belakang dengan ide penghematan yang selalu digaungkan gubernur Sulsel dan wakilnya dalam dalam berbagai kesempatan.
Yang patut diwaspadai sesungguhnya adalah motif lain yang kemungkinan besar mendasari usulan pengadaan mobil baru itu. Apalagi nilainya lumayan besar Rp 1,8 miliar.
Tidak berlebihan rasanya jika muncul dugaan bahwa rencana pengadaan mobil itu sebagai bentuk pemberian jatah kepada pengusaha tertentu yang kemungkinan akan menangani pengadaan mobil tersebut.(Rusdy Embas)

Tidak ada komentar: