Bupati Bulukumba Tampar Bawahannya

Rasanya semua orang bisa menjadi penguasa. Minimal menjadi penguasa atas diri sendiri. Tetapi menjadi pemimpin? Ini yang tidak semua orang bisa. Bahkan, terhadap diri sendiri pun kadang seseorang gagal mejadi pemimpin.
Ketika terbetik kabar bahwa Bupati Bulukumba Andi Sukri menampar bawahannya di depan umum gara-gara sang bupati diadang sekelompok warga saat dalam perjalanan dinas menuju salan satu di desa di wilayah kekuasaannya.
Menurut berita yang termuat di media Makassar, rasa kesal sang bupati dilampiaskan dengan cara menempeleng Kepala Satpol PP yang dianggapnya tak bisa menjalankan tugas dengan baik sehingga warga mengadangnya dalam suatu perjalanan dinas.
Penjelasan sang bupati atas tindakan (menempeleng bawahannya) itu dianggap sebagai bagian dari pembinaan seorang atasan terhadap bawahannya yang dia nilai tidak menjalankan tugas dengan baik.
Sebagai orang yang terlahir di Bulukumba, sangat kecewa membaca penjelasan itu karena tindakan itu menurut bukan bentuk pembinaan tetapi sebuah contoh buruk yang dipertontonkan terhadap rakyat.
Apakah itu juga cerminan kepemimpinan sang bupati dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang diembannya? Saya sangat kecewa, tanah tumpah darah saya memiliki pemimpin seperti itu.
Sang bupati seharusnya tak perlu menjatuhkan sanksi di depan umum. Aapalagi melakukan pemukulan terhadap bawahan yang dianggap bersalah. Apalagi saat pengadangan konon sang kepala satpol tak ada dalam iring-iringan mobil sang bupati.
Alangkah bijaknya jika sang bupati yang masih keturunan darah biru itu jika dia mencoba mengintrospeksi diri. Mencari tahu mengapa sekelompok warga yang nota bene adalah rakyatnya sendiri nekad mengadang dia dalam perjalanan dinas hanya sekadar BERDIALOG dengannya sebagai pemimpin?
Jika dia seorang pemimpin yang baik maka sejatinya dia berterima kasih kepada bawahannya karena perisitiwa itu telah membuka sebuah tabir bahwa betapa rakyatnya ternyata sangat jauh dari bupatinya sendiri.
Tetapi tak perlu disesali. Semuanya sudah terjadi. Semoga ini tidak menjadi sinyal yang ingin ditunjukkan sang pemimpin dalam kaitan Pilkada Bupati yang sudah menjelang.(rusdy embas). Selengkapnya...

Pedagang Longmarch Tagih Janji Wali Kota Makassar

Ratusan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Terong Makassar memblokir Jl Terong dan berorasi sekitar satu jam. Usia memblokir jalan mereka long march ke Balaikota menuntut janji Wali Kota Makassar. Pemicunya adalah hembusan isu bahwa lapak mereka akan ditertibkan petugas satpol. Jarak antara Pasar Terong dan Balaikota sekitar 2,1 kilometer.
Mereka ke Balaikota untuk mengingatkan kembali Wali Kota Makasar Ilham Arief Sirajuddin dan Supomo Guntur saat kampenye Pilkada Makassar beberapa waktu lalu yang berjanji tidak akan menggusur pedagang jika terpilih menjadi wali kota.
Sayangnya, niat mereka untuk bertemu wali kota tidak kesampaian. Mereka hanya diterima Kepala Bagian Operasional Satpol PP Imran Mansur dan Koordinator TPHD Suwandi.
Direktur PD Pasar Jamaluddin Yunus menegaskan tidak akan mengutip bayaran terhadap para penjual. Dia menyebut penertiban akan terus berlanjut karena diharapkan akses jalan yang menghubungkan Jl Bawakaraeng-Jl Terong lebih bersih dan rapi.
Dulu saat kampanye pemilihan wali kota, pengejar kekuasaan rajin menemui pedagang di pasar- pasar dengan seabrek janjinya. Kini setelah duduk di kursi empuk, jangankan ke pasar menemui pedagang. Didatangi pedagang ke kantornya pun jangan harapa akan mudah bertemu.
Yah begitulah nasib jadi rakyat biasa.(rusdy embas) Selengkapnya...

Gaji Pejabat Negara Naik

Kerja belum, gaji sudah dinaikkan. Itulah yang menjadi pembicaraan hangat publik belakangan ini. Ketika publik menyatakan penolakan kenaikan gaji pejabat negara, Ketua DPR justru menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Alasannya, untuk menyesuaikan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi.
"Sudah lima tahun tidak ada penyesuaian, ya pantas saja naik. Yang penting ada asas kepatutan dan kepantasaan, tidak masalah kalau naik," kata Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/10), seperti dilansir detik.com.
Pernyataan ketua DPR RI itu sebenarnya tidak perlu membuat kita kaget. Bukankah mereka juga bagian dari pejabat negera yang akan dinaikkan gajinya?
Sangat disayangkan memang karena anggota DPR yang sejatinya mewakili suara rakyat memilihnya seharusnya memperhatikan suara masyarakat kecil. Alangkah eloknya jika sebelum menyetujui kenaikan gaji mereka, terlebih dahulu membahas masalah yang dihadapi rakyat kecil yang seharusnya mereka urus.
Ini tahun pertama mereka sebagai legislator. Artinya kita masih harus bersabar lagi lima tahun ke depan melihat sepak terjang mereka dengan mengatasnamakan anggota dewan sebagai pemegang mandat rakyat.
Bagi rakyat yang merasa salah memilih wakil harap bersabar saja sambil mengurut dada karena betatapa pun jeleknya mereka adalah pilihan Anda.(rusdy embas) Selengkapnya...

PLN Makin Menyebalkan

Pemadaman yang dilakukan oleh PLN di Kota Makassar benar-benar membuat jengkel. Pengumuman jadwal pemadaman bergilir yang dipasang di media tidak bisa dijadikan pegangan untuk mengatur aktivitas yang terkait dengan pasokan listrik karena tidak sesuai dengan kenyataan.
Sebagai contoh, Minggu, 4 Oktober saya benar-benar jengkel. Jadwal pemadaman yang dimuat media untuk lokasi tempat tinggal saya akan terjadi pemadaman pukul 10.00-12.00. Tetapi kenyataannya listrik padam pukul 10:00 hingga 14:00.
Yang paling menyebalkan malam harinya ketika anak-anak sedang belajar PLN melakukan pemadaman lagi sekitar pukul 20:00. Siapa yang tidak kesal dengan prilaku seperti itu? Ingin rasanya memaki sepuas-puasnya.
Untuk membenarkan kesalahannya PLN lagi-lagi menjadikan alam sebagai penyebabnya. Kalau benar alam menjadi penyebab mengapa tidak diantisipasi sejak awal?
Kalau soal pemadaman PLN memang jagonya. Tetapi rasanya ada ketidakadilan dalam berinteraksi dengan PLN. Kalau terjadi pemadaman tidak akan pernah ada reward kepada pelanggan atas kerelaan mereka menderita karena harus menyiapkan penerangan cadangan atau harus menunda aktivitas karena tidak adanya pasokan listrik.
Tetapi kalo berani menunggak pembayaran maka yakinlah hanya dalam hitungan hari PLN akan datang dengan ancaman mautnya memutus aliran listrik ke tempat Anda. Menyebalkan kan?(rusdy embas) Selengkapnya...

Gempa Lagi, Teguran atau Hukumankah ini?

Ibu Pertiwi menangis lagi. Sejumlah penduduk negeri ini meregang nyawa akibat gempa di Pulau Sumatra sana. Semoga ini bukan pertanda yang kurang baik di penghujung tahun menjelang memasuki tahun 2010. Saat saudara kita yang terkena gempa berderai air mata merenungi nasib, di ibu kota negara ini justru digelar hajatan besar dengan biaya miliaran rupiah. Pelantikan anggota DPR RI hasil pilihan rakyat. Termasuk mereka yang ditimpa bencana gempa bumi.
Dua peristiwa ini memang tidak memiliki keterkaitan secara langsung. Derita 200-an warga yang tertimpa gempa di Sumatera Barat tentulah tidak sama dengan perasaan yang dialami ratusan anggota DPR RI yang dilantik hari ini di gedung yang menggunakan nama rakyat.
Hanya saja, biaya yang dikeluarkan untuk melantik anggota dewan selayaknya bisa menjadi pembanding untuk menghitung biaya yang diperlukan oleh rakyat yang sedang ditimpa kesusahan di Sumbar sana.
Tetapi sebagai rakyat kebanyakan, pelantikan anggota DPR RI yang akan digelar hari ini tetap saja mengusik nurani. Betapa tidak, berdasarkan berita di media, biaya yang dibutuhkan untuk melantik mereka yang selalu mengatasnamakan rakyat itu tidak sedikit. Konon negara harus mengeluarkan biaya untuk kepentingan pelantikan itu sekitar Rp 50 miliar.
Pertanyaannya adalah, berapa dana yang disiapkan untuk membantu saudara kita yang sedang menderita itu? Kalau pelantikan anggota dewan saja yang akan bekerja di ruang full AC negara tidak segan-segan mengeluarkan uang rakyat dalam jumlah fantastis bagi rakyat miskin itu. Bagaimana dengan rakyat yang sementara menderita kelaparan di atas lantai beralaskan bumi beratapkan langit itu?
Ya Allah cobaan apalagi yang ENGKAU berikan kepada penduduk negeri ini. Saat ratusan saudara kami menderita akibat amukan alam di Sumatera Barat sana, pesta justru digelar di Jakarta, ibu kota negara ini menggunakan uang rakyat.(rusdy embas)
Selengkapnya...

Isu Teroris Dominasi Berita Media

Isu pemeriksaan dua pimpinan KPK oleh kepolisan langsung melorot seiring berita tertembaknya Noordin M Top oleh Densus 88 di Solo. Angkat topi buat jajaran kepolisian atas prestasi ini. Tapi jangan lengah karena masih pekerjaan menunggu.
Musuh utama anak negeri ini adalah ketidakadilan yang dipertontonkan secara vulgar oleh mereka yang seharusnya menjadi benteng utama penegak keadilan. Sudah jamak kita saksikan anak-anak kurang beruntung berdiri di tepi jalan menengadahkan tangan kepada pemilik mobil mewah yang berhenti di perempatan jalan.
Tidak berlebihan jika media memberi apresiasi lebih besar terhadap prestasi jajaran kepolisian dalam mengendus persembunyian sang gembong teroris. Bahkan sang buronan yang telah sembilan tahun diburu itu kini telah tiada.
Tetapi media juga jangan terlena dengan berita soal teroris itu saja. Banyak elemen masyarakat menunggu perkembangan penetapan tersangka terhadap dua pimpinan KPK oleh pihak kepolisian.
Sangat disayangkan jika berita seputar penetapan tersangka dua pimpinan KPK itu tenggelam begitu saja. Karena harapan masyarakat terhadap institusi terlanjur besar dalam memburu koruptor yang sesungguhnya adalah The Real Terrorist.
Kami harus tetap bersabar menunggu perkembangan berita seputar isu pemberantasan korupsi.(rusdy embas) Selengkapnya...

Penggerebekan Teroris Semoga Tidak Tenggelamkan Kasus KPK

Dalam bulan Ramadan ini seharusnya kita lebih banyak berprasangka baik agar setiap tindak tanduk kita tetap bernilai ibadah Ramadan. Hanya saja kadang banyak hal yang membuat kita lupa dan cenderung tergiring ke arah yang kurang baik.
Penggerebekan tersangka teroris oleh aparat di Solo misalnya. Aksi petugas dalam mengamankan negeri patut diberi respon positif karena negeri ini aman maka rakyat akan tenang melakukan aktivitasnya.
Tetapi seperti biasa, media massa lebih banyak memberitakan isu yang lebih hangat dan menyentuh langsung aspek humanisnya. Dalam penggerebekan hampir selalu membawa korban jiwa. Dan itu pun terjadi di Solo.
Pilihan media massa untuk memberi ruang yang lebih luas untuk isu yang lebih baru tentu tak bisa disalahkan karena nilai jualnya memang sangat besar. Apalagi rasa ingin publik terhadap perkembangan yang terjadi juga sangat besar.
Tetapi tak salah rasanya jika kita berharap isu yang tak kalah besarnya tidak diabaikan begitu saja. Artinya, selain isu teroris, isu lain yang tak kalah berbahayanya buat rakyat juga tetap mendapat tempat.
Salah satu contohnya adalah pemeriksaan dua pimpinan KPK. Saat ini perhatian publik tertuju pada penyelesaian kasus yang banyak orang menyebutnya sebagai kriminalisasi KPK. Banyak yang menunggu ending dari penetapan status tersangka bagi dua petinggi KPK tersebut.
Bagi banyak orang teroris dan koruptor sama berbahayanya. Karena sama-sama akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan negeri ini. Teroris dan koruptor rasanya sama saja. Mereka selalu mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok.
Sebagai rakyat kebanyakan kita hanya bisa berharap polisi bisa menyelesaikan semuanya secara baik dan tidak menyisakan kecurigaan yang selama ini banyak melingkari jajaran pengayom masyarakat ini.
Koruptor sesungguhnya adalah The Real Terorist dan KPK tetap dibutuhkan untuk mengurusi mereka. Apalagi KPK terbukti sudah menyeret banyak perusak bangsa ini ke bui.(rusdy embas) Selengkapnya...