Pedagang Longmarch Tagih Janji Wali Kota Makassar

Ratusan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Terong Makassar memblokir Jl Terong dan berorasi sekitar satu jam. Usia memblokir jalan mereka long march ke Balaikota menuntut janji Wali Kota Makassar. Pemicunya adalah hembusan isu bahwa lapak mereka akan ditertibkan petugas satpol. Jarak antara Pasar Terong dan Balaikota sekitar 2,1 kilometer.
Mereka ke Balaikota untuk mengingatkan kembali Wali Kota Makasar Ilham Arief Sirajuddin dan Supomo Guntur saat kampenye Pilkada Makassar beberapa waktu lalu yang berjanji tidak akan menggusur pedagang jika terpilih menjadi wali kota.
Sayangnya, niat mereka untuk bertemu wali kota tidak kesampaian. Mereka hanya diterima Kepala Bagian Operasional Satpol PP Imran Mansur dan Koordinator TPHD Suwandi.
Direktur PD Pasar Jamaluddin Yunus menegaskan tidak akan mengutip bayaran terhadap para penjual. Dia menyebut penertiban akan terus berlanjut karena diharapkan akses jalan yang menghubungkan Jl Bawakaraeng-Jl Terong lebih bersih dan rapi.
Dulu saat kampanye pemilihan wali kota, pengejar kekuasaan rajin menemui pedagang di pasar- pasar dengan seabrek janjinya. Kini setelah duduk di kursi empuk, jangankan ke pasar menemui pedagang. Didatangi pedagang ke kantornya pun jangan harapa akan mudah bertemu.
Yah begitulah nasib jadi rakyat biasa.(rusdy embas) Selengkapnya...

Penerima Elpiji Gratis Dikenai Biaya

Program gratis yang digulirkan pemerintah untuk rakyat kadang tidak bisa jalan seperti harapan. Penyaluran elpiji 3 kilogram beserta satu unit kompor gas untuk mengkonversi pemakaian minyak tanah misalnya. Penerima bantuan ini justru dikenai biaya seperti terjadi di Kota Parepare, sekitar 150 kilometer dari Makassar.
Tribun Timur, Kamis (27/8) memberitakan, di beberapa tempat di Kota Parepare, warga penerima elpiji gratis 3 kg plus kompor itu dipungut biaya Rp 5.000 hingga Rp 10 ribu. Tabung dan kompor tersebut didistribusikan melalui RT/RW masing-masing.
Informasi ini dibenarkan Kabag Humas Pemkot Parepare, Iwan Asaad, yang menyebut banyak laporan yang masuk ke pihaknya terkait pungutan tersebut. Ini bertentangan dengan penegasan pemerintah yang sedari awal menjelaskan pembagian kompor gas plus elpiji 3 kilogram itu tidak dikenakan biaya alias gratis.
Tetapi Ketua RT III-RW II Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Sugeng, punya alasan sendiri perihal kutipan biaya tersebut. Dia mengaku menarik pungutan sebesar Rp 5.000 kepada 23 warga penerima di lingkungannya sebagai pengganti biaya transportasi penyaluran tabung dan kompor ke rumah warga.
"Itu untuk biaya transportasi dan distribusi langsung ke rumah warga. Karena tiga kali barang itu berpindah, dari kantor kelurahan, ke RT-RW, dan langsung diantar ke rumah penerima," katanya.
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa tidak semua pengurus RT-RW yang memungut biaya sama sekali kepada warganya. Seperti di RW II Kelurahan Labukkang. Sebanyak 150 KK telah menerima kompor gas dan elpiji 3 kilogram tanpa dikenai pungutan.
Kalo sudah begini siapa lagi yang harus disalahkan??? Hanya pemerintah lah yang bisa menjawab dan mengaturnya.(rusdy embas) Selengkapnya...

Ratusan PNS Pemkot Makassar Telat Ngantor

Inilah perilaku sebagian besar pegawai negeri di negeri ini. Hari pertama kerja bulan Ramadan tahun ini, ratusan PNS di lingkup Pemerintah Kota Makassar disebutkan telat ngantor. Palayanan macam apa yang diharapkan dari mereka?
Dari sekitar 800 pegawai di lingkup sekretariat pemkot, hanya sekitar 638 PNS yang terdata melakukan absensi pagi dengan menggunakan scan sidik jari.
Mereka yang tidak hadir kerja di awal puasa ini disebutkan sudah mengantongi izin. "Yang tidak hadir dilaporkan ada izin. Sakit, tugas belajar, cuti, maupun umrah," kata Petugas Scan Kantor Arsip dan Perpustakaan Pemkot Makassar Arsyad di balai kota, kemarin.
Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar Anis Zakaria Kama mengaku berdasarkan pemantauan tingkat kehadiran pegawai di hari pertama bulan Ramadan masih baik. "Untuk pimpinan SKPD maupun kepala bagian tadi pagi (kemarin) langsung mengikuti paripurna di DPRD," kata Pelaksana Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini.
Anis mengimbau seluruh pegawai untuk memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Bukan menjadikan bulan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan.
Kepala Bidang Penegakan Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Apriady yang ditemui terpisah mengaku di hari pertama kemarin masih banyak pegawai yang telat ngantor.
"Sudah toleransi sekitar setengah jam. Tetapi memang awal Ramadan ada penyesuaian fisik," jelas pria yang disebut-sebut akan bersaing dalam Pilkada Selayar ini.
Namun, ia memastikan seperti tahun-tahun sebelumnya produktivitas pegawai bisa lebih meningkat di bulan puasa karena mereka terfokus melakukan pekerjaan. Berdasarkan pantauan Tribun, kemarin siang sampai petang, kondisi balai kota tampak lengang.(rusdy embas) Selengkapnya...

Makassar Punya Pemimpin Baru

Jumat, 8 Mei 2009, Kota Makassar mencatat sejarah baru. Ilham Arief Siradjuddin dan Supomo Guntur dilantik sebagai walikota dan wakil walikota Makassar periode 2001-1019. Disebut sejarah baru karena walikota ini merupakan walikota pilihan rakyat.
Untuk pertama kalinya juga Wali Kota Makassar dilantik di Lapangan Karebosi. Anggota DPRD Kota Makassar menggelar sidang di lapangan yang ketika didandani mendapat protes dari berbagai pihak karena dianggap akan kehilangan fungsi sosialnya.
Pelantikan Ilham dan Supomo yang lebih populer disebut IASmo juga menjadi salah satu ajang mempertemukan sejumlah tokoh Sulsel yang selama ini jarang bertemu.
Sebut saja, mantan Gubernur Amin Syam dan pelanjutnya Syahrul Yasin Limpo. Kedua tokoh yang bersaing di Pilkada Sulsel tahun lalu bertemu. Mereka pun bercipika-cipiki.
Pelantikan sudah selesai. Tak perlu pesta besar untuk merayakannya. Yang ditunggu sekaranga adalah kapan dan bagaimana IASmo merealisasikan janji kampanyenya.
Selamat memimpin Makassar lima tahun ke depan. Jangan lagi ada warga yang kelaparan karena tidak terurus. Biarkan warag bebas bergerak dengan nyaman kapan saja mereka mau tanpa rasa takut.(Rusdy Embas) Selengkapnya...

Anak Gizi Buruk Wafat di RS Labuang Baji

Seorang bocah berusia satu tahun menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar, Senin (1/1). Warga Manggala ini diduga menderita gizi buruk.
Wafatnya bocah perempuan ini makin menegaskan betapa pemimpin daerah ini belum sepenuhnya mengurus rakyatnya sendiri, khususnya yang berada di bawah garis kemiskinan.
Sepuluh hari sebelum meninggal, Nurul Hidayah, sang bocah menderita penyakit diare dan demam yang tinggi. Namun karena tidak memiliki biaya niat untuk memberikan perawatan kepada bayi yang memiliki berat badan hanya sekitar 5,5 kilo gram di rumah sakit diurungkan.
Akibatnya, hari Jumat (28/11) kondisi bayi tersebut makin memburuk sehingga tetangganya, Badding Dg Nappa, akhirnya nekat membawa anak bungsungya tersebut ke RS Labuang Baji.
"Meski tidak memiliki uang saya tetap membawa anak perempuan saya karena kondisinya sudah sangat memburuk," kata Badding yang tinggal di Jl Tamangapa Raya Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala, seperti dilnasir Tribun Timur, Selasa (2/12).
Badding yang bekerja sebagai pemulung mengatakan, beberapa minggu yang lalu anaknya juga sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Tamangapa.
Penderitaan orang tua sang bocah serasa belum lengkap karena setelah anaknya menghembuskan nafas terakhir, Norma sang ibu masih kesulitan membawa anaknya ke rumah lantaran tak punya duit.
Sewa ambulance sebesar Rp 250 ribu yang ditetapkan rumah sakit tentu saja tak dapat dijangkau. Akibanya, sang bocah dibawa pulang ke pondoknya menggunakan mobil angkutan kota alais petepete.(Rusdy Embas) Selengkapnya...

Pedagang Pasar Maki Kepala Dinas

Beginilah jadinya jika kemarahan sudah berada di ubun-ubun. Karena tidak tahan dengan cara pemerintah mengelola permasalahan di kota ini, sejumlah pendagang memaki Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar. Mau tahu masalahnya?
Puluhan orang perwakilan pedagang Makassar Mal yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Sentral memprotes rencana pengoperasian terminal transit Karebosi di Balaikota Makassar, Senin (13/10). Mereka mempersalahkan kepala dinas perhubungan, Mukhtar Kasim.
Mereka dipimpin oleh Ketua asosiasi pedagang, Sahib. Semula para pedagang hendak bertemu dengan Wali Kota Makassar, A Herry Iskandar. Namun karena wali kota sedang ada di suatu acara, mereka ditemui kepala bagian kesatuan bangsa (kesbang), Rompegading.
"Jika terminal transit Karebosi dioperasikan nantinya, maka 30 ribu pedagang Pasar Sentral (Makassar Mal) terancam mata pencariannya. Karena apa yang ada di Pasar Sentral saat ini akan ada juga di basement Karebosi. Kami meminta jalur petepete tetap seperti semula," kata Sahib seperti dikutip Tribun, Selasa (14/10).
Karebosi Link adalah terminal transit untuk lima jalur angkutan kota (petepete). Karebosi Link terletak satu area dengan lokasi parkir kendaraan pengunjung basement Karebosi. Setelah terminal transit ini beroperasi, kelima jalur itu tidak diperbolehkan lagi terus ke Pasar Sentral.
Sementara di basement terdapat kios-kios yang menueut Sahib memiliki barang dagangan yang sama dengan Pasar Sentral. Ia memperkirakan, setelah turun dari angkutan kota warga akan lebih memilih basement ketimbang harus berjalan kaki ke Pasar Sentral yang jaraknya sekitar 300 meter.
Para pedagang ini menuding kepala dinas perhubungan yang bertanggung jawab. Mereka sempat menuding-nuding Mukhtar di depan Rompegading. Sementara Mukhtar lebih memilih diam menanggapi para pedagang yang emosional.
Rompegading, saat menemui para pedagang di ruang kerjanya, mengatakan, belum bisa mengambil keputusan karena hal ini harus disampaikan terlebih dahulu kepada wali kota. Namun ia berjanji akan menyampaikan materi protes ini secepatnya.(Rusdy Embas) Selengkapnya...