Gaji Pejabat Negara Naik

Kerja belum, gaji sudah dinaikkan. Itulah yang menjadi pembicaraan hangat publik belakangan ini. Ketika publik menyatakan penolakan kenaikan gaji pejabat negara, Ketua DPR justru menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Alasannya, untuk menyesuaikan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi.
"Sudah lima tahun tidak ada penyesuaian, ya pantas saja naik. Yang penting ada asas kepatutan dan kepantasaan, tidak masalah kalau naik," kata Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/10), seperti dilansir detik.com.
Pernyataan ketua DPR RI itu sebenarnya tidak perlu membuat kita kaget. Bukankah mereka juga bagian dari pejabat negera yang akan dinaikkan gajinya?
Sangat disayangkan memang karena anggota DPR yang sejatinya mewakili suara rakyat memilihnya seharusnya memperhatikan suara masyarakat kecil. Alangkah eloknya jika sebelum menyetujui kenaikan gaji mereka, terlebih dahulu membahas masalah yang dihadapi rakyat kecil yang seharusnya mereka urus.
Ini tahun pertama mereka sebagai legislator. Artinya kita masih harus bersabar lagi lima tahun ke depan melihat sepak terjang mereka dengan mengatasnamakan anggota dewan sebagai pemegang mandat rakyat.
Bagi rakyat yang merasa salah memilih wakil harap bersabar saja sambil mengurut dada karena betatapa pun jeleknya mereka adalah pilihan Anda.(rusdy embas) Selengkapnya...

Jelang Akhiri Tugas Legislator Sulsel Studi Banding Lagi

Entah keinginan apa yang ada di benak para legisltaor ini. Tiga pekan jelang masa tugasnya berakhir sebagai anggota dewan mereka justru merencanakan lagi studi banding. Mungkin studi banding ini lebih tepat disebut sebagai jalan-jalan perpisahan menggunakan uang rakyat.
Hebatnya lagi, seolah tanpa beban panitia legislasi telah merekomendasikan membentuk pansus untuk menyiapkan sasaran studi para anggota dewan yang katanya terhormat itu.
Pansus direkomendasikan mempelajari daerah yang sudah menerapkan penggabungan dinas pendapatan, biro keuangan, dan biro perlengkapan.
Rekomendasi itu mengisyaratkan akan adanya kunjungan studi banding ke empat provinsi di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan yang berasal dari PP 41. Walau akan melakukan studi banding, namun panleg tidak menjamin hasil kunjungan tersebut akan selesai sebelum masa jabatan mereka berakhir.
Ketua Panleg DPRD Sulsel Ramli Haba, seperti dilansir Tribun, Kamis (27/8), mengatakan, empat provinsi yang kemungkinan akan didatangi adalah Sumatera Barat, Kalimantan Timur (Kaltim), Banten, dan Jawa Barat.
"Kaltim dan Sumatera Barat adalah dua provinsi yang telah menerapkan PP 41, namun tidak menggabungkan ketiga lembaga tersebut. Sementara Banten dan Jawa Barat, juga telah menerapkan PP 41," jelas Ramli.
Rekomendasi pembentukan pansus, setelah sebelumnya berlangsung rapat panitia legislasi membahas perubahan Perda No 8 mengenai penjabaran PP 41. Dalam rapat itu, masing-masing pihak, baik eksekutif maupun legislatif, tidak menemui keputusan yang memuaskan sehingga panleg memutuskan merekomendasikan pembentukan panitia khusus.
Ide studi banding itu mengemuka sehari setelah legislator menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Wakilnya Agus Arifin Nu'mang dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Selasa (25/8).
Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengaku kecewa atas sikap anggota DPRD Sulsel yang secara berjamaah menerima LPj Syahrul-Agus karena diduga mengandung kejanggalan dan mendapat protes legislator yang dimotori politisi PDK dan PKS.
Tiga fraksi yang selama ini dikenal rajin mengoreksi laporan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulsel, Golkar, PDK, dan PKS, dalam pandangan akhirnya yang dibacakan oleh masing-masing juru bicaranya, menyatakan menerima LKPj tersebut.(rusdy embas)
Selengkapnya...

Tanda Jasa Buat Legislator Sulsel

Enak benar jadi anggota dewan di Sulsel. Saat masa tugasnya di DPRD berakhir mereka diberi uang jasa senilai Rp 15 juta per orang. Itu buat mereka yang masa kerjanya di dewan selama lima tahun. Tidak peduli mereka bekerja untuk diri sendiri atau untuk rakyat banyak. Mereka malas masuk kantor atau rajin tanda tangan daftar hadir. Anggota dewan di Sulsel menghabiskan uang rakyat sekitar Rp 2,779 miliar per tahun. Rakyat dapat apa ya???
Harian terkemuka di Makassar, Tribun Timur, Selasa (5/5), melansir pernyataan Sekretaris DPRD Sulsel, Abdul Kadir, mengatakan, bagi 75 anggota DPRD Sulsel periode 2004-2009, yang masa jabatannya berakhir Agustus 2009, akan mendapatkan jasa pengabdian selama lima tahun, Rp 15 juta per orang.
Bagi anggota DPRD yang mengabdi kurang dari lima tahun, hanya akan mendapatkan uang pengabdian sesuai masa kerjanya. "Jadi meski ia malas atau tidak pernah masuk kantor sekalipun, ia akan tetap mendapatkan uang pengabdian," kata Kadir.
Lalu siapa saja anggota dewan yang malas itu? Kadir tidak menjawab dengan alasan etika.
Anggota DPRD Sulsel yang baru nanti akan menerima sejumlah tunjangan dari pemerintah. Di antaranya, tunjangan perumahan sebesar Rp 6,8 juta per bulan, dan tunjangan anggota sebesar Rp 3,2 juta per bulan.
Informasi yang dihimpun Tribun dari Biro Keuangan Pemprov Sulsel, menyebutkan, khusus untuk tunjangan perumahan, Pemprov Sulsel hanya menganggarkan untuk 72 legislator, sedangkan tiga lainnya diberikan perumahan dinas lengkap dengan sejumlah fasilitasnya.
Pemprov menyiapkan dana sebesar Rp 5,8 miliar per tahun dan tunjangan anggota sebesar Rp 2,779 miliar per tahun.
Bagi anggota DPRD yang beruntung masuk sebagai panitia anggaran dan menempati posisi ketua, ia akan mendapatkan tunjangan panitia anggaran sebesar Rp 4,8 juta per bulan dn tunjangan legislasi sebesr Rp 19 juta per bulang per orang.(Rusdy Embas) Selengkapnya...

Kalah, Caleg Tutup Jalan

Jalan sepanjang 300 meter yang biasanya digunakan warga melakukan aktivitas tiba-tiba terganggu. Seorang tokoh masyarakat setempat yang mengklaim jalan tersebut dibuat di atas tanah milik leluhurnya kesal bin kecewa gara-gara warga setempat tidak mencontreng namanya saat pemilihan. Makanya, om caleg jangan merasa sudah jadi tokoh.
Calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD Bulukumba dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Andi Langade, menutup Jalan Andi Mappatunru di Kampung Biroro, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Minggu (12/4) siang.

Musababnya, caleg nomor urut satu PPDI di dapil dua ini merasa kecewa karena tidak memenangkan perebutan suara di Biroro yang merupakan kampungnya sendiri.
Bersama 300-an pendukungnya dari berbagai desa di daerah pemilihan dua, meliputi Kecamatan Bulukumpa dan Rilau Ale, Langade menutup jalan dengan memalangkan balok dan batu serta mobilnya di tengah jalan di tiga titik jalan sepanjang 300 meter di kampung ini.
"Saya sangat kecewa terhadap warga kampung ini karena lebih memilih caleg lain. Mestinya saya yang menang di kampung ini, bukan caleg dari kampung lain. Saya akan membongkar aspal ini dan membuat sawah," ujarnya kepada wartawan.
Saat mengatakan rencananya untuk membongkar aspal tersebut, Langade yang dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat di Kampung Biroro, telah memerintahkan beberapa pendukungnya untuk mencari dan menyewa alat berat untuk membongkar aspal tersebut.
Pria paruh baya ini juga berencana membuat tembok dari beton di tengah jalan tersebut agar tidak bisa dilalui kendaraan. Dari sekitar tiga kilmeter jalan tersebut, 300 meter di antaranya diklaim sebagai tanahnya.
Perolehan Suara
Di TPS Kampung Biroro, Langade hanya mendapat 28 suara. Padahal, kampung ini adalah basis keluarganya. Semula Langade sangat yakin memenangkan perolehan suara di kampung tersebut.
Kenyataannya, beberapa caleg lain yang tidak berasal dari Kampung Biroro malah mendapat suara dukungan lebih banyak.
Andi Langade menutup jalan tersebut, karena merasa tanah yang dibuat jalan sejak puluhan tahun lalu itu, adalah milik kakeknya bernama Karaeng Muhammad. Tanahnya itu ia banguni jalan atas inisiatifnya sendiri untuk memperlancar akses transportasi warga.
Ia kecewa karena ternyata warga termasuk beberapa keluarganya tidak membantunya pada pemilu ini. Jalan Andi Mappatunru menghubungkan sejumlah kampung di Kelurahan Tanete.
"Setiap tahun saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah yang dibanguni jalan ini. Saya memiliki sertifikat atas tanah yang dibanguni jalan ini," ujarnya.
Akibat aksi tersebut, masyarakat terpaksa mencari jalan alternatif untuk bisa sampai ke rumahnya. Banyak warga yang mengeluhkan aksi ini. Namun, mereka tidak berani melakukan protes.
Belasan anggota Polsek Bulukumpa, termasuk Kapolsek M Amir yang datang ke lokasi berupaya membujuk Langade agar menghentikan aksinya. Namun, bujukan tersebut tidak dihiraukan. Aksi terus berlanjut di hadapan polisi.(Rusdy Embas) Selengkapnya...

Dua Caleg di Gowa Penerima Raskin

Menilik namanya, beras untuk rakyat miskin alias raskin. Beras tersebut sejatinya diperuntukkan bagi rakyat miskin. Hanya saja, kategori miskin ini kadang diakali kalau tidak bisa disebut dikadali. Bayangkan saja, ada caleg yang tercatat sebagai penerima raskin. Mau contoh?
Sebanyak dua orang calon anggota legislatif (caleg) yang berdomisili di Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, masuk dalam daftar penerima beras untuk rakyat miskin (raskin) untuk tahun ini.
Kedua caleg tersebut masing-masing Nurhayati Dg Kinang (35) dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Taskir Dg Nai (40) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Konyolnya, banyak rakyat yang benar-benar miskin (setidaknya lebih miskin dari kedua caleg tersebut) justru tidak terdaftar sebagai penerima raskin.

Tribun Timur Kamis (12/3) memberitakan, data menunjukkan banyak warga miskin telah dicoret dan tergantikan oleh orang yang ekonominya jauh lebih mapan. Bahkan, nama Kepala Dusun Tassilli Rahim Dg Nompo (55) beserta istrinya yang serumah malah terdaftar dua-duanya.
Sementara warga miskin yang tidak terdaftar lagi antara lain, Dg Tonji, janda usia 55 tahun yang menumpang tinggal di perumahan SDI Sangnging-sangnging. Ada juga Azis Dg Ngoyo (30), Andi Anas (35), dan Ismail Dg Ngeppe (35) yang tidak terakomodir lagi sebagai penerima raskin.
Azis Dg Ngoyo saat ditemui, Rabu (11/3) mengatakan dirinya sangat layak dapat namun pembagian raskin kali ini tidak lagi.
''Kami minta, pengelola raskin terlebih pemerintah jangan pilih kasih karena adanya unsur kepentingan dalam pengelolaannya. Kami berharap Pak Bupati perhatikan pola pendataan yang tidak lagi peduli orang miskin,'' kata warga Tassilli tersebut, Rabu (11/3).
Ia mengungkapkan,dusun yang paling rancu pendataannya selain Tassilli adalah Dusun Bontolebang, Desa Pattallassang.
Ditambahkan Azis Dg Ngoyo, dirinya setuju saja ada pengurangan data penerima setiap desa asalkan peruntukannya betul-betul tepat bagi warga yang lebih tidak mampu dari kehidupannya.
''Saya tidak mengerti dengan batasan syarat kepemilikan sepeda motor yang sebenarnya rata-rata hanya cicilan saja,'' kata Azis Dg Ngoyo yang selama ini menumpang tinggal di rumah kakaknya yang juga miskin.
Enggan Berkomentar
Salah seorang caleg yang terdaftar sebagai penerima raskin, Taskir Dg Nai, saat dikonfirmasi per telepon enggan memberikan jawaban. Ia mengaku sedang berada di kantor KPU Gowa dan sedang sibuk saat dihubungi kemarin siang.(Rusdy Embas) Selengkapnya...

Legislator Berjudi di Gedung Rakyat

Salah satu berita yang diturunkan Tribun Timur halaman depan hari ini hari ini cukup menyentak. Bayangkan, sejumlah legislator digelandang polisi karena ketangkap basah berjudi si ruang komisi Gedung DPRD. Layakkah mereka menjadi wakil rakyat???
Sebanyak enam anggota DPRD Nias, Sumatera Utara (Sumut), tertangkap petugas sedang bermain judi. Yang luar biasa, polisi menangkap mereka sedang berjudi di ruangan rapat komisi DPRD Nias. Polisi menahan tiga wakil rakyat, sedangkan tiga lainnya berhasil melarikan diri.
Ketiganya masing-masing; Ketua Fraksi Golkar Orudugo Halawa, yang juga Sekretaris Partai Golkar Nias, anggota Fraksi PDIP Ibelala Waruwu, dan anggota DPRD dari Partai PSI, Dalifati Ziliwu, yang juga Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nias. Di ruangan terpisah, polisi juga memboyong empat staf DPRD yakni, Zendambowo Zendrato, Sinema Zebua, Alvian Lase dan Christian Laoli. Tiga wakil rakyat yang berhasil meloloskan diri, yakni Bazisokhi Gori, anggota DPRD dari Fraksi Rakyat Bersatu, Pidaman Nazara, dan Armansyah Harefa.
Fakta ini memperpanjang daftar perilaku jelek anggota dewan di negeri ini. Perilaku tak layak sudah dipertontonkan para anggota dewan yang seharusnya terhormat. Saatnya rakyat bertindak mengadili mereka di pemilu mendatang.
Jangan pilih caleg yang kerjanya hanya memanfaatkan ketidatahuan rakyat.(Rusdy Embas) Selengkapnya...

Bahas Pupuk, Hanya Dihadiri 19 Anggota DPRD

Permasalahan rakyat memang kadang kurang menarik. Tak heran jika pada rapat yang secara khusus membahas kelangkaan pupuk di Gedung DPRD Sulsel anggota dewan yang hadir hanya bisa dihitung sebelah jari.
Sedikitnya tiga anggota Komisi II DPRD Sulsel ngacir saat mereka menggelar rapat kerja (raker) membahas kelangkaan pupuk bersama dinas pertanian tanaman pangan dan holtikultura di Gedung DPRD, Makassar, Selasa (25/11).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II Ambas Syam. Hingga rapat usai, hanya lima legislator yang tetap bertahan sedangkan tiga anggota dewan, Ajeip Padindang (Golkar), Yusran Paris (PAN), dan Akmal Pasluddin satu per satu meninggalkan ruangan.
"Saya fokus menyimak materi rapat sehingga tidak memperhatikan kalau teman-teman yang keluar," kata Ambas seperti dikutip Tribun Timur, Rabu (26/11).
Saat dikonfirmasi minimnya legislator di akhir rapat, Ambas menyebut mereka meninggalkan ruangan karena pada saat bersamaan digelar rapat fraksi.
Rapat kerja penting ini dihadiri Kadis Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Luthfi Halide, hadir mewakil Gubernur Syahrul Yasin Limpo.
Awalnya, rapat komisi bidang ekonomi dan keuangan ini hanya dihadiri delapan dari 19 anggota komisi. Mereka yang hadir adalah Ambas, Yunus Baso (PDIP), Chaerul Tallu Rahim (Golkar), Arfandy Idris (Golkar), Akmal, Dahlan Maulana (Golkar), Radjagaoe A Basir (PDK), dan Andi Mustaman (PDK). Anggota komisi lainnya absen dengan alasan beragam. Tiga di antaranya sedang melaksnakan ibadah haji.
Materi rapat membahas kelangkaan pupuk di tingkat petani. Dari kalangan eksekutif hadir dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas perikanan dan kelautan, badan ketahanan pangan, dinas perindustrian dan perdagangan.
Perwakilan produsen pupuk bersubsidi seperti PT Petro Kimia Gesik, PT Pupuk Kaltim, dan pimpinan PT Pupuk Sriwijaya juga hadir. Peserta raker lainnya adalah pengurus organisasi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulsel.(Rusdy Embas) Selengkapnya...

Yuddy Chrisnandi Siap Jadi Capres

Waktu sudah beranjak petang ketika Yuddy Chrisnandi bertamu ke Tribun, Jumat (24/10). Mengenakan kemeja putih bergaris putih dibalut jas berwarna gelap, politisi Golkar yang kerap mengambil sikap berlawanan dengan pola fikir sejumlah elite di partainya ini bercerita banyak hal. Sikap kritis itu dia bangun karena ingin melihat Indonesia maju. Apa saja yang dikemukakan anggota politisi yang kerap dicap sebagai orangnya Akbar Tanjung ini?
Sambil bercanda Yuddy bertanya, kenapa hampir dalam setiap kunjungan ke kampung halamannya sendiri JK disambut demo? kata Yuddy memulai perbincangan sembari menyerahkan buku karyanya Beyond Parlemen dan Perubahan Akan Datang.
Yuddy mengemukakan pentingnya melakukan reformasi di tubuh Golkar. Perlawanan yang dia lakukan dia anggap justru akan membuat Golkar akan semakin kuat. Kaderisasi harus jalan dengan mengedepankan kompetensi kader. Bukan kedekatan dan kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan seseorang.
Yuddy salut dengan proses kaderisasi yang dilakukan salah satu partai di negeri ini. Menurut dia partai berbasis Islam tersebut memiliki pola kaderisasi yang sangat jelas sehingga bisa menghasilkan kader-kader yang benar-benar berbobot sebagai pelanjut kepemimpinan.
Tentang perubahan yang dia perjuangankan Yuddy mengatakan, perjuangan itu harus dilakukan sejak sekarang agar bisa muncul pemimpin-pemimpin baru yang benar-benar berkualitas.
Yuddy mengkritik partainya yang kurang percaya diri mencalonkan ketuanya sebagai presiden. PBB saja katanya yang tidak lebih besar dari Golkar berani mencalonkan ketuanya sebagai presiden. Kenapa Golkar tidak berani?
Tentang pencalonan dirinya sebagai presiden? Yuddy mengatakan, dirinya siap meskipun itu bukan target utama dari pejuangannya untuk melakukan perubahan.
Tidak selalu pejuang itu akan membawa dirinya menjadi pemimpin puncak. Kita perlu mencari kader-kader yang mampu memimpin negeri ini, kalau ditemukan 98 kader pemimpin yang dinilai layak maka cukup ditempatkan di urutan ke 99 saja.
Kalau semua kader itu tidak sanggup untuk maju maka saya yang berada di urutan ke 99 siap untuk menjadi presiden, kata Yuddy tersenyum.
Untuk kita memperjuangkan munculnya pemimpin baru kalau kita sendiri tidak siap menjadi pemimpin.
Tentang peluang capres dari jalur independen pada pilpres 2009, Yuddy mengatakan, peluang itu hampir mustahil karena waktu untuk menyiapkan perangkat hukumnya sudah memungkinkan dicapai.(Rusdy Embas) Selengkapnya...